Penguatan Kapasitas HAM Bagi Aparatur Negara
Penguatan Kapasitas HAM dengan Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Barat
Sebagai narasumber, Kakanwil Ditjenpas Sulbar, Ramdani Boy, menyampaikan materi yang menitikberatkan pentingnya pendekatan humanis dalam memberikan pelayanan publik. Dalam paparannya, beliau menegaskan bahwa aparatur negara harus mampu memahami dan menghargai hak-hak setiap individu tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), guna menciptakan suasana kerja yang inklusif dan harmonis.
"Kita harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan pelayanan, sehingga masyarakat merasa dihargai dan diperlakukan secara adil," ujar Kakanwil Ditjenpas. "Selain itu, keharmonisan dalam keberagaman merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," tambahnya.
Kegiatan penguatan kapasitas HAM ini juga menghadirkan diskusi interaktif dan simulasi kasus yang bertujuan untuk mengasah kemampuan aparatur negara dalam menangani persoalan HAM di lapangan. Dengan demikian, peserta diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM dalam tugas sehari-hari.
Pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan yang bermartabat. Penguatan kapasitas HAM diharapkan mampu mendorong aparatur negara untuk selalu mengedepankan etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam melayani masyarakat.
Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para peserta yang mengaku mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya sikap humanis dan harmoni dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Dengan meningkatnya kapasitas HAM, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkeadilan, serta mampu mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis.
