Irjen Kementerian HAM RI Perkokoh Komitmen HAM di LPKA Mamuju dan LPP Mamuju

MAMUJU - Inspektur Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Farid Junaedi, melaksanakan kunjungan kerja ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Mamuju. Kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan internal dan penguatan tata kelola kelembagaan pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Barat.

Kedatangan Irjen beserta tim disambut secara resmi oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Barat, Ardian Alamsyah, didampingi seluruh jajaran pejabat Kanwil Ditjenpas Sulbar, Kepala LPKA Kelas II Mamuju Bambang Susatyo, Kepala LPP Mamuju Reva, serta seluruh petugas kedua unit pelaksana teknis tersebut. Penyambutan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Dalam kunjungan tersebut, Farid Junaedi pertama kali meninjau LPKA Mamuju untuk mengecek langsung kondisi hunian, fasilitas pembinaan, serta kegiatan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas). Ia tak sekadar meninjau fasilitas — Irjen juga meluangkan waktu untuk berinteraksi dan berdialog langsung dengan para Andikpas guna mendengar kondisi serta kebutuhan mereka selama menjalani masa pembinaan.

Kunjungan berlanjut ke LPP Mamuju, di mana Farid Junaedi meninjau fasilitas hunian, layanan kesehatan, dan ruang kegiatan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan perempuan. Dialog singkat juga dilakukan langsung bersama para warga binaan untuk memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi selama berada dalam lembaga.

Rangkaian kunjungan ditutup dengan pengarahan langsung kepada seluruh jajaran petugas Kanwil Ditjenpas Sulbar, LPKA Kelas II Mamuju, dan LPP Mamuju. Dalam arahannya, Farid Junaedi menekankan tiga hal utama: peningkatan integritas dan profesionalisme petugas, pelaksanaan tugas yang berpedoman pada prinsip-prinsip HAM, serta pentingnya pengawasan internal dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi institusi pemasyarakatan.

Kunjungan kerja ini menghasilkan sejumlah capaian konkret, di antaranya tersampaikannya arahan dan kebijakan prioritas Kementerian HAM RI secara langsung kepada seluruh jajaran di wilayah Sulawesi Barat, teridentifikasinya kondisi nyata di lapangan sebagai bahan masukan kebijakan, serta meningkatnya motivasi petugas dalam menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan berintegritas.

Kunjungan ini sekaligus mempererat silaturahmi antara pimpinan Kementerian HAM RI dengan insan pemasyarakatan di daerah, sebagai wujud nyata komitmen pusat dalam mendukung pelayanan pemasyarakatan yang bermartabat dan berkeadilan.