Cegah Peredaran Uang dan Pungli, BRIZZI Jadi Solusi Transaksi Non-Tunai di Lapas Perempuan Mamuju

Mamuju, 1 April 2026 – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan keamanan dalam sistem transaksi di lingkungan pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Mamuju menerapkan penggunaan kartu BRIZZI sebagai alat pembayaran non-tunai bagi warga binaan. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam menekan peredaran uang tunai secara bebas sekaligus mencegah potensi praktik pungutan liar (pungli).

Penerapan sistem transaksi non-tunai ini dilakukan pada berbagai layanan di dalam lapas, seperti pembelian kebutuhan sehari-hari di kantin, pembayaran layanan tertentu, hingga aktivitas lainnya yang sebelumnya menggunakan uang tunai. Dengan adanya BRIZZI, seluruh transaksi tercatat secara digital sehingga lebih transparan, akuntabel, dan mudah diawasi.

Kepala Lapas Perempuan menyampaikan bahwa penggunaan BRIZZI tidak hanya bertujuan untuk modernisasi sistem pembayaran, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari praktik-praktik yang tidak sesuai aturan. “Melalui sistem ini, kami dapat meminimalisir interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, termasuk pungli oleh oknum,” ujarnya.

Selain itu, kebijakan ini juga memberikan dampak positif bagi warga binaan. Mereka menjadi lebih tertib dalam mengelola keuangan, serta terlindungi dari risiko kehilangan uang tunai maupun penyalahgunaan oleh pihak lain. Saldo pada kartu BRIZZI dapat diisi oleh keluarga melalui mekanisme yang telah ditentukan, sehingga tetap memudahkan kebutuhan warga binaan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

Petugas lapas pun turut merasakan manfaat dari sistem ini. Dengan berkurangnya penggunaan uang tunai, potensi konflik, kecurangan, maupun tuduhan negatif terhadap petugas dapat ditekan secara signifikan. Hal ini sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemasyarakatan yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Ke depan, Lapas Perempuan berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik korupsi.